Contoh penegembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kenapa itu penting?

1. Contoh penegembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kenapa itu penting?

Karena dapat mengasah anak bangsa untuk masa depannyakarena untuk membantu kita dimasa depan

2. Contoh penegembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan Kenapa itu penting?

dari k-3nya knp itu penting? krn ke 3ny mencakup hal2 yg harus terpenuhi untuk menyongsong ke hdupan ke dpnx, Supaya kita dapat menjadi orang yang terampil dan cerdas dalam menyelesaikan masalah

3. bagi bangsa indonesiapancasila merupakan sumber dari segala sumber nilai,salah satunya pancasila sebagai dasar nilai penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.dinamika dan tantangan pancasila di era 4.0 tentu berbeda dengan kondisi kondisi sebelumnya,hal tersebut karenakan perubahan zaman yang berkembangan begitu pesat. a.sebutkan tantangan” itu,dan analisis penyebabnya

Pertanyaan : Bagi bangsa indonesia pancasila merupakan sumber dari segala sumber nilai,salah satunya pancasila sebagai dasar nilai penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinamika dan tantangan pancasila di era 4.0 tentu berbeda dengan kondisi kondisi sebelumnya,hal tersebut karenakan perubahan zaman yang berkembangan begitu pesat.

a.sebutkan tantangan² itu,dan analisis penyebabnya !

Jawab : Pada zaman millenial dan modern sekarang, banyak tantangan untuk tetap melakukan nilai² yg sesuai dengan Pancasila. Karena, Indonesia sudah terpengaruh oleh bangsa luar yang menciptakan teknologi, dan disalahgunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan selalu mengawasi penggunaan teknologi dan bersama-sama selalu mengingat kan untuk berjalan pada jalan yg benar, Yaitu dengan melakukan nilai² yg dikandung dalam Pancasila.

4. Tolong bantuanya yaa Tugas Wacana 1.3 Dalam suatu kesempatan, Pemerintah melakukan perikatan keperdataan dengan beberapa pihak sekaligus (kontraktor dan subkontraktor) yang dituangkan dalam naskah dokumen kontrak kerja dan surat perintah kerja dalam rangka pembangunan infrastruktur jalan daerah pedalaman dan pengembangan kapasitas masyarakat pedalaman. Sepanjang proses perumusan perikatan hingga penandatanganan dokmen kontrak melalui proses tender yang panjang, pemerintah melakukan berbagai uji kredibilitas, kelayakan dan kemampuan para pihak calon/kandidat kontraktor untuk memastikan kelayakan dan kemampuan riel mereka (prudent). Namun, seiring dengan dinamika perubahan kebijakan public dalam tempo waktu yang sangat cepat, dampak pandemic Covid-17 memaksa proses pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas masyarakat pedalaman yang sedang berjalan itu harus dihentikan tanpa batas waktu. Penghentian seluruh proses pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat pedalaman ini tidak mampu dikakukan secara procedural formal oleh pihak pemerintah sebagai pemberi kerja karena situasi pandemic yang berdampak masif terhadap masih kacaunya terhadap pengaturan WfH (Work from Home) dan WfO (Work from Office). Sehingga para pihak kontraktor tetap mejalankan pekerjaannya sesuai dengan termin-termin pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan dalam dokumen kontrak. Pihak para kontraktor tanpa sepengetahuan mereka, sama sekali tidak mengetahui bahwa pemerintah menghentikan proyek pembangunan itu secara sepihak karena kebijakan makro dan mikro pengalihan prioritas biaya/dana pembangunan. Pihak kontraktor yang tidak memperoleh informasi tentang penghentian proyek pembangunan infrastruktur dan penegembangan kapasitas masyarakat ini, hingga kemudian mereka mengetahuinya karena terjadi ada pembayaran tagihan yang tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah sebagi pemberi kerja. Dari wacana kasus di atas, pertanyaannya adalah: Apakah kasus macet/penghentian proyek di atas dapat dimohonkan gugatannya ke PTUN? Jelaskan! Asas apa yang dilanggar oleh Pemerintah pada Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004 tersebut? Jelaskan! Apakah kasus di atas dapat diselesaikan melalui upaya administratif sebagaimana ketentuan dalam UU 5/1986, ataupun upaya lain melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur UU 30/1999?

Jawaban:

apakah kasus di atas bisa menyelesaikan masalah jawabanya? bisa

5. Berikut ini yang tidak termasuk pendekadan2 khusus negara Indonesia dalam mengembangkan wilayahnya adalah.......a. penegembangan wilayah berdasarkan kawasan DAS tertentub. pengembangan wilayah perdesaan c. pengembangan wilayah sistem perkotaand. pengembangan wilayah berdasarkan kemauan pemerintah pusate. pengembangan wilayah berdasarkan kutub2 pertumbuhan​

jawabannya "d"

"pengembangan wilayah berdasarkan kemauan pemerintah pusat"